KENDARI, SULTRA POS, COM–Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua melakukan peninjauan secara langsung di dua lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kendari, Senin (29/9). Dua titik dapur yang dikunjungi yakni di Markas Komando Satuan Brimob (Makosat Brimob) Polda Sultra dan Rumah Dapur SPPG Tunggala, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.
Dalam kunjungan tersebut, Ir. Hugua didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Peninjauan pertama dilakukan di dapur SPPG Makosat Brimob Polda Sultra. Di lokasi itu, Wakil Gubernur meninjau langsung berbagai fasilitas mulai dari ruang pengolahan, penyimpanan bahan makanan, dapur utama, hingga mekanisme distribusi makanan ke mobil pengantar.
Hugua mengatakan keberadaan dapur MBG bukan sekadar penyediaan makanan bergizi, namun juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Jangan hanya dilihat dari aspek gizi saja, tapi juga dari aspek ekonomi yang dampaknya luar biasa,” kata Hugua
Menurutnya, tahun 2025 saja, dana program ini yang beredar hingga tingkat kecamatan diperkirakan mencapai Rp107 triliun. Ke depan, jumlah itu diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp350 triliun.
“Dana sebesar itu akan menstimulasi petani, nelayan, industri kreatif, hingga koperasi. Jadi, ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang bagaimana membangkitkan fundamental ekonomi bangsa kita dari akar rumput,” tegasnya.
Hugua mengungkapkan, manfaat langsung program MBG dapat dilihat dari anak-anak yang mengalami stunting. Dengan asupan makanan bergizi selama beberapa hari saja, perubahan positif sudah dapat terlihat.
“Kalau anak-anak kita yang stunting ini diberi makanan bergizi selama tujuh hari saja, mereka akan berubah. Karena karbon, protein, vitamin, dan unsur esensial lainnya sudah terpenuhi. Bayangkan, anak-anak yang tadinya kurang gizi bisa tumbuh menjadi generasi hebat, bahkan calon pemimpin bangsa dan pengusaha besar. Inilah kebesaran MBG, sebuah revolusi peradaban,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menekankan bahwa program MBG membutuhkan koordinasi yang erat antarlevel pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Mengingat standar kapasitas dapur MBG berbeda-beda, tergantung wilayah.
“Pemerintah daerah sampai ke tingkat desa harus saling melengkapi, sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan Gubernur Sultra. Surat edaran ini mengatur tata cara koordinasi antara kepala dinas, aparat provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga kepala desa. Intinya, semua harus bersinergi agar program ini berjalan baik,” tegas Hugua.
Ia menambahkan bahwa setiap dapur MBG tetap wajib mematuhi standar sanitasi dan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) agar kualitas makanan yang disajikan selalu aman, sehat, dan terjaga
“Kita lihat mekanisme di Tunggala sudah berjalan baik, kualitas makanan terjamin, dan sesuai norma SOP. Namun, semua dapur MBG harus memiliki SLHS sebagai bukti laik higienis dan sanitasi,” tambahnya. (hen)
